Padamnya aliran listik di kota Palangka Raya yang semakin tidak terjadwal membuat beberapa elemen masyarakat hingga pejabat pemerintahan mempertayakan kondisi ini ke pihak PT. PLN cabang Palangka Raya.
Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng A.Teras Narang, SH yang melayangkan surat ke General Manager PT. PLN Unit Bisnis Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) di Banjar Baru. Dalam surat tersebut Teras Narang menagih janji Direktur Utama PT. PLN yang mengatakan mulai Juli 2010 sudah tidak ada pemadaman secara bergilir akibat terjadinya defisit daya. Selain menagih janji dalam surat tersebut Teras juga berupaya memberi solusi agar daya listrik di Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tidak dimasukan dalam sistem kelistrikan Kalselteng. (Kalteng Pos, 3 Juli 2010).
Para wakil rakyat pun bersuara seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, H.Guntur HAA. Menurutnya kenaikan TDL ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan PLN dan ini mengecewakan masyarakat, belum lagi dengan kenaikan TDL yang akan berdampak pada naiknya berbagai harga barang kebutuhan pokok, kondisi ini akan semakin menyengsarakat rakyat. Sementara itu masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik dari PLN dibuat semakin tercekik dengan tingginya tarif pemasangan sambungan listrik baru untuk daya 450 watt sebesar Rp.5.000.000,-. (Kalteng Pos, 6 Juli 2010).
Kamis (8/7) gelombang protes datang dari para mahasiswa yang datang ke kantor Gubernur Kalteng di Jalan RTA. Milono. Aksi ini menuntut agar Maneger PT.PLN Cabang Palangka Raya, Taufik Eko mundur dari jabatannya jika tidak bisa mengatasi krisis listrik hingga Agustus 2010. Ada tujuh point tuntutan para mahasiswa diantaranya pembatalan kenaikan tarif daya listrik (TDL), pemanfaatkan sumber daya alam Kalteng untuk menanggulangi krisis listrik Kalteng, Membangun pembangkit listrik baru yang dikelola secara mandiri, dan mereformasi birokrasi PT. PLN. (Kalteng Pos, 9 Juli 2010).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar